DPMD Kukar Minta Desa Sinkronkan Penyusunan APBDes dengan Prioritas Nasional dan Kabupaten

img

(Kadis DPMD Kukar Arianto/pic:Tanty)

POSKOTAKALTIMNEWS,KUKAR: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Kutai Kartanegara menegaskan bahwa seluruh pemerintah desa harus memastikan penyusunan APBDes mendatang benar-benar selaras dengan arah kebijakan pembangunan di tingkat nasional maupun daerah.

Hal ini diungkapkan langsung oleh Kadis DPMD Kukar, Arianto, saaat di wawancarai pada Rabu (26/11/2025).

Arianto menekankan bahwa harmonisasi perencanaan tersebut menjadi kunci agar program desa tidak berjalan sendiri, melainkan mendukung target besar yang sedang dikejar pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten.

“Kami juga menyampaikan bahwa penyusunan APBDes harus menyesuaikan RPJMD yang baru serta program nasional. Jadi ada sinkronisasi antara APBDes, prioritas nasional, dan prioritas kabupaten. Di level nasional, fokusnya masih pada penanganan kemiskinan ekstrem, ketahanan pangan, dan beberapa program lainnya,” ujar Arianto.

Arianto menjelaskan bahwa beberapa program strategis nasional seperti pengentasan kemiskinan, penguatan ketahanan pangan, serta program pembangunan sosial harus menjadi perhatian desa dalam perencanaan anggaran.

Namun, tidak semua program harus dibiayai melalui APBDes, salah satunya adalah program koperasi Merah Putih.

“Untuk program seperti koperasi Merah Putih, belum ada perintah agar dibiayai desa karena pendanaannya bersifat top-down. Tapi kelembagaan desa tetap harus siap bila program itu digulirkan,” katanya

Selain sinkronisasi dengan kebijakan nasional, Arianto menegaskan bahwa prioritas pembangunan Kabupaten Kukar juga tengah diarahkan pada percepatan penanganan kemiskinan.

Pemerintah desa didorong ikut aktif dalam program-program sosial yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.

“Di kabupaten, prioritasnya juga berkaitan dengan penanganan kemiskinan. Pemerintah desa kita dorong untuk terlibat, misalnya dalam kegiatan bedah rumah atau program makanan tambahan,” tambahnya.

Terakhir Arianto mengatakan dengan adanya sinkronisasi kebijakan dari pusat, kabupaten, hingga desa, DPMD Kukar berharap APBDes dapat tepat sasaran dan memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. (Adv/Tan)